Sejarah Perkembangan Kelautan dan Perikanan
di Indonesia
Pendahuluan
PERIKANAN ADALAH SEGALA SESUATU KEGIATAN DAN
KAJIAN MANUSIA YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PEMANFAATAN KEKAYAAN SUMBERDAYA
HAYATI MAUPUN HEWANI UNTUK KEPENTINGAN KEHIDUPAN UMAT MANUSIA (Wirutalingga,
1978).
USAHA PERIKANAN ADALAH SEMUA USAHA
PERORANGAN ATAU BAHAN HUKUM UNTUK MENANGKAP ATAU MEMBUDIDAYAKAN (USAHA
PENETASAN, IKAN TERMASUK KEGIATAN MENYIMPAN, MENDINGINKAN ATAU MENGAWETKAN
IKAN) DENGAN TUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH EKONOMI BAGI PELAKU USAHA
(KOMERSIL/BISNIS)
PERKEMBANGAN PENGETAHUAN KELAUTAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PEMANFAATAN TEKNOLOGI PEMANFAATAN SUMBERDAYA LAUT
SEJARAH PERIKANAN DUNIA
n Salah satu sejarah perdagangan dunia yang
tertua yaitu perdagangan ikan cod kering dari daerah Lofoten ke
bagian selatan Eropa, Italia, Spanyol dan Portugal. Perdagangan ikan ini dimulai pada periode Viking atau sebelumnya, yang telah berlangsung
lebih dari 1000 tahun, namun masih merupakan jenis perdagangan yang penting
hingga sekarang.
n Di India, Pandyas, kerajaan Tamil Dravidian tertua,
dikenal dengan tempat perikanan mutiara diambil sejak satu abad sebelum masehi.
Pelabuhan Tuticorin dikenal dengan perikanan mutiara laut dalam. Paravas, bangsa Tamil yang
berpusat di Tuticorin, berkembang menjadi masyarakat yang makmur oleh
karena perdagangan mutiara mereka, pengetahuan ilmu pelayaran dan perikanan.
SEJARAH
PERIKANAN INDONESIA
n Pada abad permulaan Masehi, hubungan
pelayaran mulai berperan dalam melintas laut.
n Pada Abad 5 telah terjalin hubungan dengan
pedagang- pedagang Arab dan Cina
n Sekitar abad 8 terdapat relief didinding
Candi Borobudur yg menggambarkan bentuk perahu layar yang cukup maju bertiang
ganda.
n Pada abad 13 dalam buku Kutaramenwa
tertulis undang2 tentang siwakan( pengelolaan air) yg diduga merupakan awal
dimulainya pertambakan di Jawa Timur.
n Indonesia merupakan negara kepulauan dengan
posisi silangnya yang sangat strategis. Terletak di antara dua benua dan dua
samudra. Luas kepulauan Indonesia adalah 9,8 juta km2 (seluruh wilayah
Indonesia), dan luas wilayah lautnya 7,9 juta km2. Posisi silang yang strategis
menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut
n Laut Indonesia pada awalnya diatur
berdasarkan Ordonansi 1939 tentang Wilayah Laut dan Lingkungan Maritim yg
menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil, yang merupakan hukum laut
warisan Hindia Belanda
n Lebar 3 mil ini merupakan gambaran dari
pandangan yg berlaku tentang lebar laut teritorial kala itu sbg kebiasaan
internasional sebelum adanya konferensi Kodifikasi Den Haag thn. 1939
n Pada tgl 13 Des 1957 Pemerintah Indonesia
mengumumkan Lebar laut teritorial sebesar 12 mil atau lebih dikenal dengan
sebutan Deklarasi Djuanda
n Deklarasi Djuanda ini telah menjadi dasar
lahirnya Wawasan Nusantara, dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut
kita
n Pada tgl 10 Desember 1982 Konfrensi Hukum
Laut PBB III (UNCLOS 1982) yang ditandatangi oleh 119 negara. Berdasarkan
kesepakatan tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial,
batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif.
n Pada tgl 13 Des 1957 Pemerintah Indonesia
mengumumkan Lebar laut teritorial sebesar 12 mil atau lebih dikenal dengan
sebutan Deklarasi Djuanda
n Deklarasi Djuanda ini telah menjadi dasar
lahirnya Wawasan Nusantara, dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut
kita
n Pada tgl 10 Desember 1982 Konfrensi Hukum
Laut PBB III (UNCLOS 1982) yang ditandatangi oleh 119 negara. Berdasarkan
kesepakatan tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial,
batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif.
1.
Batas Laut Teritorial
Batas laut teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia.
Batas laut teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia.
2.
Batas Landas Kontinen
Landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Kalau ada dua negara yang berdampingan menguasai laut dalam satu landas kontinen dan jaraknya kurang dari 400 mil, batas landas kontinen masing-masing negara ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing. Kewajiban negara ini adalah tidak mengganggu lalu lintas pelayaran damai di dalam batas landas kontinen.
Landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Kalau ada dua negara yang berdampingan menguasai laut dalam satu landas kontinen dan jaraknya kurang dari 400 mil, batas landas kontinen masing-masing negara ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing. Kewajiban negara ini adalah tidak mengganggu lalu lintas pelayaran damai di dalam batas landas kontinen.
3.
Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut.
Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut.
Era Baru Penelitian Kelautan dan Perikanan
n Portugis ke Malaka (1511) kemudian disusul
Belanda ke Banten (1596) peta laut
dlm upaya mencari jalur pelayaran untuk perdagangan
n Pelayaran semakin pesat pada era ini tapi
hanya dipandang sbg media komunikasi untuk perdagangan saja tanpa memperhatikan
laut serta isinya.
n Sekitar tahun 1600 penelitian tentang
kelautan dimulai
n Dilihat dari perkembangannya, penelitian
Kelautan di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode yaitu :
2. 1800 – pertengahan 1900
n Pada priode ini disebut priode pasang surut
n Tarik menarik politik pesisir dan pedalaman
menandai maju mundurnya perekonomian Indonesia
n Ex. Jawa. Horben (1994) membagi menjadi 3 priode yaitu (1) 1600-
1755 dimana terjadi perubahan orentasi politik dari pesisir ke pedalaman atau
dari perdagangan ke pertanian yang ditandai dengan naik turunnya kekuasaan
Mataram (2) 1755-1830 Jawa terpecah belah dan berakhir dengan perang. Belanda memanfaatkan momen ini dengan
serial kerjasama pengembangan pertanian tanaman ekspor dengan penguasa jawa.
(3) 1830- 1870 periode ini ditandai dengan berlakunya tanam paksa
n Akhir 1800 telah berorentasi pada pasar
yang ditandai dengan pertumbuhan spektakuler usaha pengelolaan dan pemasaran
ikan
n Pada tahun 1850 Jawa telah menjadi pasar
terpenting produk perikanan khususnya ikan asin dan terasi
n Awal abad 20 Kota Bagan si Api-api di mulut
sungai Rogan telah menjadi salah satu pelabuhan perikanan terpenting di dunia
tetapi tahun 1912 mengalami kemunduran karena masalah pajak, kredit dan ekologi.
n 1870 an – 1930 oleh Butcher (2004) disebut
sebagai menangkap ikan lebih banyak dengan teknologi yang sama. Periode ini
diikuti oleh perubahan teknologi dan perluasan daerah penangkapan sebagai
akibat moderenisasi perikanan dan semakin langkanya ikan di daerah pinggiran
(1890an – 1930 an).
n Masuknya kapal- kapal jepang dengan
teknologi yang lebih maju.
3. Awal kemerdekaan dan akhir Orde lama : Pertarungan
Politik
n Kebijakan ekonomi di era ini banyak tdk
dilaksanakan karena berbagai pergolakan politik
n Terpuruk pada waktu ekonomi terpimpin
antara tahun 1959- 1965 dengan inflasi mendekati 500%
n Konsepsi Archipelago yg diperkuat dengan UU
No.4 prp.1960 tentang perairan Indonesia yg diikuti Keppres 103/1963 untuk
memberikan pengertian lebih luas tentang lingkungan maritim
n Era ini setelah mengimpor ikan di awal era
kemerdekaan, produksi perikanan terus meningkat dari 320 ribu ton pada tahun
1940 menjadi 324 ton pada tahun 1951, kemudian menjadi 661 ribu ton pada tahun
1965.
n Produktivitas per kapal menurun dari 4 ton
(1951) menjadi 2,8 ton (1965). Begitu juga produktivitas nelayan turun dari 1
ton menjadi 0,7 ton.
n Basis perikanan pada era ini sepenuhnya di
daerah pantai dan hanya sedikit industri perikanan modern yang berkembang
(Krisnandhi, 1969).
4. Orde baru :Terabaikan dan Dualisme Ekonomi
Perikanan
n Keberhasilan orde baru seperti memanfaatkan
“durian runtuh” dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1966 akan tetapi
pengelolaan SDA buruk.
n Produksi perikanan pada era ini meningkat
dari 721 ribu ton (1966) menjadi 1.932 ribu ton (1986) dan terus meningkat
menjadi 3.724 ribu ton (1998) (Hill, 1996)
n Di era ini konflik antara perikanan skala
besar dan kecil mewarnai sejarah perikanan laut sbg akibat dualisme struktur
perikanan.
n Dualisme perikanan ditujukkan oleh Bailey
(1998) pada dua kasus penting yaitu 1) introduksi trawl dan purse seine dan
2)pengembangan budidaya udang.
5. Pasca Reformasi : harapan menjadi “ Prime Mover”
n Struktur perikanan laut di era ini belum
banyak bergeser dimana perikanan skala kecil masih dominan yg ditunjukkan oleh
75% armada perikanan dalam periode 1999- 2001 tumbuh 2,5% per tahun sedangkan
armada perikanan mulai tumbuh terbatas yaitu di bawah 1% per tahun. Pertumbuhan
nelayan lebih tinggi dari armada perikanan dan mendekati pertumbuhan produksi
(2,1%).
n Berdasarkan Nota keuangan dan APBN tahun
2000-2005, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan meningkat pesat dari
Rp 52 milyar (2000) menjadi 450 milyar (2003). Pada PNBP 2004 mengalami
penurunan menjadi 282,8 milyar dan target 2005 sebesar 700 milyar. Akan tetapi
pada tahun 2005 tidak tercapai karena belum optimalnya perjanjian bilateral
dengan Cina, Filipina dan Thailand.
n Kondisi ini menjadi satu tantangn bagi
sektor perikanan dan kelautan untuk menjadi salah satu “the prime mover” atau
“main stream” ekonomi nasional
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berikan komentar tentang kiriman ini untuk keamajuan dan kebaikan kiriman